DASAR HUKUM PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
REGULASI PPID :
· Undang-undang No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik
· Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
· Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informasi Publik
· Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
· Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
· Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
· Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013
Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah
· Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015
Tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
REGULASI TERKAIT TUGAS FUNGSI BIRO ORGANISASI :
· Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik
· PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
· PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2015
Tentang Road Map Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB 2015-2019
· Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinasdi Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
· Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah